In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Comparative Critical Perspectives on the AnthropoceneAn IntroductionAdeline Johns-Putra (bio) and Xianmin Shen (bio)Ever since Eugene Stoermer coined the term Anthropocene in the 1980s and Nobel Prize laureate Paul Crutzen identified the present period as the Anthropocene, this ecological and geographical concept has been adopted in other disciplines beyond the realm of science and has taken on particular resonance in the environmental humanities. This is because the advent of (...) the Anthropocene not only connotes a physical phenomenon, that is, a possible new geological epoch in which the damaging effect of the human species on all other species and on our planetary home has become so great as to leave a mark in the planet's fabric. It is also a revelation of human liability and responsibility, in which that stratigraphical scar must be recognized and the global socioeconomic dynamics of exceptionalism and exploitation that it belies reckoned with. This reckoning is one between those with the greatest responsibility for that impact, who are also the ones who will feel that impact least, and those with the least responsibility, who will feel that impact most. Moreover, those vulnerabilities lie with both human and nonhuman individuals: the Anthropocene demands that human-nonhuman as well as intra-human injustices are dealt with, that the ways in which global systems are interlocked with planetary ones are properly understood.Such questions of justice require a critical response, in various senses of the word and its origins. This encompasses a measure of scrutiny and critique; an honest judgment and even criticism of faults and shortcomings; and an awareness of urgency and crisis. With this in mind, and with both planetary and global questions of justice before us, we have [End Page 1] sought with this special issue of Intertexts to bring together analyses of sociocultural representations and discourse in the widest sense (not just literary or other artistic texts, but political events). We asked that these analyses consider how such discourse has been shaped by global workings now taken for granted—the trappings of modernity and the impulses of capitalism—and also to ponder the potential for reshaping those dynamics as part of a collective consciousness.Anthropocene Criticality: The Planetary, the Global, and the WorldWhat kind of Anthropocene criticality would be both an act of recognition of human responsibility and a reckoning across boundaries (whether intra- or interspecies) of agency, power, and vulnerability? How, in other words, do we take full stock of what is signified by anthropos in the term Anthropocene? We invoke here a range of frames for understanding the place of anthropos both as and within the collective that experiences—altogether but not all the same—the Anthropocene. We call these the "planetary," the "global," and the "world."1 We are not the first to distinguish between these terms and to employ them as devices for (re)framing and (re)visualizing the web of human-nonhuman as well as human-human relationships. In 1999, Gayatri Spivak spoke of the "imperative to re-imagine the planet" and, in this talk and updates of it in 2012 and 2014, outlined the need to contemplate "planetarity" instead of "globalism" (An Aesthetic Education, 335–50). In the fields of comparative literature and world literature, debates have occurred over what Pheng Cheah suggests is the encroachment of ideas of "globalization" on to notions of "worldliness" (28), with the question complicated more recently by what Sarah Nuttall sees as the possibility for a "planetary literature" (924–41). What we offer here adopts and adapts these conversations, and as we define and deploy our terms below we will indicate how these overlap.Under the rubric of the "planetary" we place Anthropocene discussions of how to truly comprehend the human as species and as geological agent, that is, both as one species of many and as a species that has occupied an outsized positionality alongside any other species (even [End Page 2] the idea of an "alpha species" seems hardly to do justice to the magnitude of anthropogenic effect on every inch of the biospheric fabric, from the deepest oceans to the upper levels of atmosphere, lasting for millennia). This is not merely about sentimental catch-phrasing... (shrink)

Pada 11 Oktober 2012 Gereja Katolik merayakan 50 tahun dibukanya Konsili Vatikan II. Namun demikian, 16 dokumen yang dihasilkan selama Konsili itu berlangsung (11 Oktober 1962-7 Desember 1965) belum dikenal oleh semua umat Katolik. Bahkan ada tidak sedikit umat Katolik yang belum pernah melihat dokumen-dokumen tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa kendati sudah membacanya, namun merasakan sangat sulit untuk memahaminya. Ada pula yang ketika melihat buku tebal yang memuat dokumen-dokumen tersebut langsung merasa terintimidasi dan ketakutan (intimadated), lalu tidak berani membukanya. (...) Sudah ada berbagai macam upaya untuk menyampaikan isi dan semangat dari Konsili Vatikan II kepada seluruh anggota Gereja Katolik. Salah satu cara adalah menerbitkan buku untuk mengulas isi dokumen-dokumen tersebut. Salah satu dari sekian banyak buku yang pantas dibaca adalah karya Maureen Sulivan, seorang assistant professor ilmu Teologi di Saint Anselm College, Manchester, New Hapshire, Amerika Serikat. Buku yang ditulis dalam bentuk tanya jawab ini dibagi menjadi 9 bab. Bab 1 berbicara mengenai “Pengumuman” diadakannya Konsili yang menggemparkan para pemimpin Gereja, khususnya anggota Dewan Kardinal dan Kuria di Vatikan, yang merasa bahwa Konsili tidak diperlukan. Dalam bab ini dibicarakan tentang arti dari Konsili yang disebut sebagai ekumenis dan pastoral, alasan perlu diadakannya Konsili, persiapan yang dibutuhkan, serta tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya Konsili Vatikan II. Secara khusus disebutkan peran almarhum Paus Johanes XXIII, yang ketika mengumumkan untuk mengadakan Konsili, beliau baru tiga bulan diangkat menjadi Paus. Lewat Konsili ini beliau menginginkan agar Gereja mampu menemukan cara agar iman Kristiani dapat disampaikan kepada dunia dan dimengerti oleh dunia. Demi tujuan itu Gereja perlu “membuka jendela” agar “angin segar memasuki dirinya (hlm. 29).” Gereja perlu melakukan aggiornemento, pembaruan diri. Bab 2 mengulas mengenai orang-orang yang berperan dalam KonsiliVatikan II, ketegangan-ketegangan yang muncul antara mereka yang ingin mengadakan pembaruan dengan mereka yang ingin mempertahankan status quo Gereja, serta peran media massa. Selain sekitar 2200 peserta (Kardinal, Uskup, dan Abas), juga terdapat ratusan teolog yang berperan sebagai penasihat bagi para peserta Konsili (periti), antara lain dengan memberikan seminar-seminar mengenai topik-topik teologis kepada para peserta Konsili (hlm. 35-36). Selain itu juga terdapat para pengamat dari Gereja Ortodoks, Gereja-gereja Protestan main streams (Lutheran, Episkopalian, Anglikan, Metodis, Presbyteran, dan Quakers), dan Yudaisme. Hadirnya para pengamat dari kalangan khusus ini merupakan sesuatu yang baru dan revolusioner dalam Konsili. Secara khusus ditampilkan seorang tokoh pembaru: Kardinal Bea, ketua Sekretariat untuk Kesatuan Umat Kristiani. Ia begitu dikenal dengan ucapannya yang sangat menggemparkan di depan para wartawan: “Members of the other Christian Churches who are living today never ’left’ the Church. So they cannot ‘return,’ can they? We are talking about going together, hand in hand, toward a new future” (hlm. 33). Tokoh pembaru lain adalah Kardinal Achile Liénart, seorang Kardinal senior dari Prancis, yang pada hari ketiga Konsili menolak untuk memilih dari daftar nama yang sudah disiapkan (kebanyakan adalah anggota Kuria) untuk menjadi ketua dari 10 komisi yang akan mengendalikan agenda Konsili. Ia mengusulkan supaya para peserta Konsili memilih orang-orangnya sendiri. Usulan ini didukung oleh Kardinal Josef Fring dari Jerman, dan kemudian diterima oleh semua perserta Konsili. Tokoh pembaru lain adalah Kardinal Jan Alfrink dari Belanda, dan Kardinal Leo Josef Suenens dari Belgia (hlm. 38-38). Di pihak lain, ada tokoh sangat konservatif yang mencoba menghambat jalannya Konsili: Kardinal Alfredo Ottaviani, seorang anggota Kuria dan ketua The Holy Office (sekarang dikenal sebagi Kogregasi untuk Ajaran Iman), yang terkenal dengan ucapannya “Semper idem” (Selalu sama). Ia antara lain melawan hadirnya para pengamat dalam Konsili (hlm. 33), mencoba melarang kuliah-kuliah yang diberikan kepada para peserta Konsili oleh para Yesuit dari Institut Biblis di Roma, bahkan meminta Paus Yohanes XXIII untuk mengusir teolog Yesuit, Karl Rahner dari Roma, yang tentu saja ditolak oleh Paus (hlm. 35). Ia menolak penggunaan bahasa-bahasa lokal untuk Misa, yang intinya adalah pemindahan kekuasaan dari hierarki kepada Umat (hlm. 43), menghambat disahkannya kolegialitas para Uskup dan menandaskan bahwa Komisi Teologi yang ia pimpin memiliki otoritas di atas Konsili (hlm. 55). Dalam bab ini juga disebutkan hal yang baru dalam Konsili ini adalah hadirnya para wartawan dari pelbagai media massa dari seluruh dunia........................................... Sebagai penutup, dalam bab 9, Sullivan menegaskan bahwa ada dua hal yang benar-benar perlu diperhatikan untuk zaman ini sebagai agenda yang belum selesai dari Konsili Vatikan II: kolegialitas (relasi atara Paus dan Uskup) dan peran kaum perempuan dalam Gereja. Akhirnya, pada awal abad ke-21 ini Sullivan mengajak kita semua untuk bertanya: Apakah Gereja kita sungguh-sungguh dapat menjawab tantangan-tantangan pada zaman ini?; Apakah Gereja kita dapat membuat pesan Injil relevan untuk zaman ini?; Apakah Gereja kita dapat membangkitkan entusisme baru yang dapat membangun sebuah generasi baru?; Apakah Gereja dapat meredakan berbagai macam ketegangan yang akhir-akhir ini menggoncang “bahtera Petrus?” Dengan bijak Sullivan mengatakan bahwa kita perlu terus berharap, dan harapan itu akan menjadi semakin produktif kalau kita selalu berpegang pada nasihat almarhum Yohanes XXIII: “Untuk hal-hal yang mendasar, kesatuan; untuk hal-hal yang meragukan, kebebasan; dan untuk segala sesuatu, cinta kasih” (hlm. 124). Buku ini sangat komprehensif mengulas Konsili Vatikan II dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Buku ini sangat membantu para pembaca karena dilengkapi dengan daftar isi yang mendetil, daftar semua dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II beserta dengan waktu promulgasinya, daftar istilah-istilah yang penting berkaitan dengan Konsili Vatikan II, serta indeks subjek. Semoga dengan membaca buku ini para pembaca terdorong untuk membuka dan menemukan pesan-pesan penting dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II. (Ignatius Madya Utama, Program Studi Ilmu Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Religious moderation education plays a crucial role in shaping the character of children in the Indonesia-Malaysia border region, given the challenges of cultural and religious diversity in the area. This research aims to explore the implementation of religious moderation education in strengthening character during the digital era, with a case study at MIS Nurul Yaqin Sijang. The study employed a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, with respondents selected using (...) purposive sampling. The main findings indicate that parental involvement is essential in supporting religious moderation education among children. Parents are responsible not only for providing basic care but also for instilling moral values and shaping their children's character. By modeling positive behavior and speech, parents can instill a sense of respect and tolerance towards religious, ethnic, and cultural differences. This approach enables children to develop a strong understanding of religious moderation and the ability to interact positively in diverse environments. The theoretical benefits of these findings include strengthening the existing literature on the importance of parental roles in character education and religious moderation. Practically, these findings provide concrete guidance for parents and educators in implementing effective educational strategies to foster moderate attitudes in children. This research also offers practical solutions for advancing understanding in the field of education, particularly in the context of social and cultural diversity. (shrink)

Freight transportation plays a critical role in improving company performance in the modern manufacturing industry. To reduce costs, companies must take advantage of the use of large vehicles. It caused fewer deliveries, but inventory costs and degradation quality are high. One of the joint economic lot size problems in supply chain is Integrated Single-Vendor Single-Buyer Inventory Problem. This study developed the I-SVSB-IP model that considers raw materials’ exponential quality degradation and transportation costs. The objective function of this research was to (...) maximize the Joint Total Profit. Three decision variables used were inventory cycle time, raw material ordering frequency, and frequency of delivery of finished products to buyers. This study proposed a sophisticated Chimp Optimization Algorithm procedure to solve the I-SVSB-IP problem. A case study on the food industry in Indonesia was presented to optimize the I-SVSB-IP. The results showed that the ChOA procedure had produced an optimal solution compared to the state-of-the-art algorithm. This study also demonstrated a sensitivity analysis of decision and transportation variables to cost, revenue, and JTP. The results show that increasing transport frequency of ordering raw materials and finished products to buyers enhances the total cost and reduces joint total profit. In addition, increasing the rate of quality degradation of raw materials reduces JTP. (shrink)

Chinese foreign policy initiative has turned out to be a negative reaction from the United States of America (USA) and its allies, as it is perceived to contain the agenda for territorial expansion in the sense of an expanding political influence covered by infra structures and trade investment activities. Along with the darkening of a OBOR (one belt, one road) map followed by the interests of China to secure the Silk Road through the presence of its military force. A number (...) of countries in Southeast Asia, such as the Philippines, Vietnam, Malaysia, including Indonesia have expressed their complaints regarding China's claims to the South China Sea. China has already positioned as regional power that "challenges" a vis-a-vis the United States as a superpower that maintains a status-quo continuity in the Indo-Pacific hemisphere. This research used qualitative research method, data collected through interviews with informants to be able to dig up information so that accurate information can be obtained in accordance with the theme of this study. The selection of informants was determined using a purposive technique. While secondary data collected from various relevant documents. This research analyzes that The United States' foreign policy to stem the rise and expansion of China's impact in the Asia-Pacific region, harmonizes with concerns from several countries in the region for the rise of China with its foreign policy judged assertive. Setting out from the policy to stem the China influence, it can be said, the United States of America refers to its experience in the cold war as it stemming the expanding influence of the Soviet Union through the Containment Policy. Only this time has the United States been confronted with such vastly different conditions. These conditions that the United States is unable to "brace" for, so containment policy repetition through some of its implementation such as rebalance, free and open indo-pacific to offshore balancing still test its effectiveness. (shrink)

Indonesia is highly susceptible to natural disasters, posing significant risks to its population, particularly early childhood. Effective disaster mitigation strategies tailored for young children are crucial to enhance their safety and resilience. This study systematically reviews the literature on disaster mitigation practices and policies for early childhood in Indonesia. This review aims to synthesize the current state of research on disaster mitigation for early childhood in Indonesia, identify gaps in the literature, and provide recommendations for future research and policy development. (...) A systematic literature review was conducted following PRISMA guidelines. Databases, including PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, were searched for peer-reviewed articles published between 2011 and 2024. Keywords used in the search included "mitigation," "early childhood," "disaster mitigation," and "early childhood disasters." Studies were selected based on predefined inclusion and exclusion criteria, focusing on those that addressed disaster preparedness, training, community, and technology in early childhood contexts within Indonesia. The review identified 107 relevant studies. Key findings highlight that while several programs and initiatives exist, there is a lack of cohesive and comprehensive disaster mitigation strategies specifically designed for early childhood. Most studies emphasize the importance of integrating disaster education into early childhood curricula, training educators, and involving parents and communities in disaster preparedness. Future research should focus on developing and evaluating comprehensive, culturally sensitive disaster mitigation strategies for young children. Policymakers and practitioners must collaborate to create robust frameworks that ensure the safety and well-being of early childhood during disasters. (shrink)

There are at least three kinds of structure we find in Islamic socio-cultural phenomena. First is the binary oppositional structure, which has two kinds of variations : hierarchical and non-hierarchical. Second is the threefold structure which has three kinds of variations, the hierarchical, the non-hierarchical and the triangle, third is the fivefold structure. Those structures are neither material nor spiritual. They are above the material, the behavioral, as well as the spiritual phenomena, but they are manifested, expressed in material, behavioral (...) and spiritual phenomena. They are thus the transcendental structures in Islam. Are those structures universal? Can we find them in other religions? To answer these questions we need to analyze data from other religions. (shrink)

Christians who got married want to have a happy family life. They also want their family life become a sacrament. Yet, their dreams do not always come true. One of the obstacles that prevent their dreams become a reality is domestic violence that takes place in their family life. On the one hand, the ones doing the violence sometimes even justify their behavior by quoting some teachings from the Scriptures and other Church’s documents. Other factor that supports domestic violence is (...) patriarchical and kyriarchical culture. On the other hand, the life of Jesus, the practice of early Christian communities, as well as other teachings of the Church, especially since the second Vatican Council, challenge us to eracidicate domestic violence as a very serious threat for a happy family life. (shrink)

Considerable demand for academic research and publications is not a new subject of discussion in the academic field. In Indonesia, there is increasing challenge and pressure to conduct scientific publications, making it a very competitive field for academics, particularly for lecturers and postgraduate students. The present study examines Indonesian scholars’ perceptions of academic publishing as a demand from institutions and the government, as well as their understanding of academic misconduct. We conducted a survey with open-ended questions to 55 scholars. The (...) results suggest that Indonesian scholars are knowledgeable about academic publishing and believe that this obligation is inevitable and beneficial for them. To what extent academic misconduct in publications falls under their understanding, though, is still unclear. When presented with information on academic misconduct, in particular using unethical publication services, they show an ambiguous and inconsistent manner, as if the misconduct is understandable. Interestingly, they also reveal other ethically dubious behaviors that appear to be common among Indonesian scholars. The findings indicate that the issue of academic misconduct is still addressed ambiguously by using publication demands as a scapegoat to justify certain unethical publication practices. (shrink)

This research was conducted through a qualitative case study by comprehensively investigating samanera pabbajja at Borobudur Temple in December 2023. A person who practices to become a samanera aims to see correctly about suffering and at the same time practice to overcome suffering itself. By practicing, a person has the capital to grow and develop social and spiritual transformation for the better. Referring to Van Gennep's Rites of Passage theory, the social transformation system is in three stages that begin when (...) a person is ready to take on a changing role in society. The next three stages are the separation stage, the initial transition stage, and the reintegration stage. Rites of passage are therefore the process of physical and cultural role and responsibility changes. This separation can occur symbolically, physically, or emotionally. In line with Van Gennep's Rite de passing theory, Pabbajja samanera is a form of self-training as a process of separation in spiritual transformation. This research used a qualitative descriptive method, with an ethnographic approach. The purpose of this research is to explore and describe the process in three stages. The purpose is to provide an overview of the meaning contained in each of these stages. (shrink)

Many studies related to religious and sports issues have been carried out. However, there are limited studies, especially those related to religiosity, anxiety and life satisfaction. To cope with this situation, this study aims to: (1) assess the religiosity, anxiety and life satisfaction of athletes; (2) determine the role of gender and the type of sport in those constructs and (3) establish the correlations between the constructs. The study involved 244 elite athletes from Papua province of Indonesia, with an average (...) age of 22.2 years. The athletes were from a variety of sports, either individual or team sports. The religiosity, anxiety and life satisfaction were measured using Spirituality in Sports Test (SIST), Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) and Satisfaction with Life Scale (SWLS), respectively. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to assess the association between explanatory variables (gender and type of sport) and all those three constructs. Path analysis was used to determine the correlations between the constructs. This study’s data suggested that both gender and the type of sport are associated significantly with the level of anxiety and life satisfaction of athletes but not with athlete religiosity. There is a strong and direct effect of religiosity on anxiety and on the happiness in life (life satisfaction). The higher the level of religiosity of the athletes, the happier their life is perceived and the lower the level of the anxiety. In conclusion, this study reveals that individual sport athletes and female athletes tend to have higher levels of anxiety and lower life satisfaction. In addition, religiosity has a direct effect on anxiety and life satisfaction of the athletes. Therefore, religious values might need to be internalised during the training of athletes to reduce the anxiety during the competitions. Contribution: This study provides a new insight into the role of religiosity in anxiety and life satisfaction of athletes. This study also identifies the groups of athletes that are prone to have higher anxiety and therefore should be concerned and targeted. The findings of this study could be used as a complement strategy to increase the athletes’ happiness and to reduce the anxiety during the coaching and training processes in order to be able to achieve targeted results in a competition. (shrink)

This article focuses on analyzing and identifying the characteristics of losses arising from the marketing and supply of digital tourist accommodation services based on the business competition law system in Indonesia and on the formulation of marketing and supply arrangements for digital tourist accommodation services that are healthy and fair for all tourism accommodation service business actors. normative research methods used in this research, with primary legal materials in the form of laws and regulations related to monopolistic practices and unfair (...) competition. The results of the study show that looking at the characteristics of losses arising from the marketing and supply of digital tourism accommodation services based on the legal system of business competition in Indonesia is considered inappropriate and must be reconceptualized, Furthermore, the regulation of marketing and supply of digital tourist accommodation services that are healthy and fair is still experiencing a vacuum of norms, so it is necessary to formulate the regulation of marketing and supply of tourist accommodation services for all business actors of tourist accommodation services as a means of legal protection in terms of preventing and controlling the potential for unfair business competition practices in the regulation of marketing and supply of digital tourist accommodation services. (shrink)

Adaptation and stress are two main concepts useful for better understanding the phases of illness and health-related human behavior. The two faces of adaptation, adaptation as a process and adaptation as a product, have raised the question of how long the adaptation process will take in cancer trajectories. The care setting transition from clinical-based into home-based cancer care has stressed the role of family caregivers (FCG) in cancer management. This study examines how types of demanded healthcare information affect the FCG’s (...) role in catalyzing the adaptation of female cancer patients. The mindsponge theory was used in conceptual development and results interpretation. Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics was used for statistical analysis on a dataset of 48 spouses (husbands) and 12 other family members in five congested communities of Surabaya, Indonesia. Results showed that among the six types of demanded healthcare information, FCGs with a higher tendency to demand cancer-specific information are more likely to need support in catalyzing the adaptation of female cancer patients. Meanwhile, FCGs with a higher demand for information on alternative therapies are less likely to need support in catalyzing cancer adaptation. Other types of healthcare information have ambiguous effects on the need for support in cancer adaptation assistance. This study reveals that the demanded cancer-specific information, e.g., cancer’s prognosis or likely outcome, must be prioritized to assist FCG’s role in catalyzing adaptation among female cancer patients. Cancer prognosis and outcomes reflect the future of cancer care results. (shrink)

Resistance towards non-Muslim leaders emerged when the case of blasphemy against Islam was brought against Basuki Tjahya Purnama, known as Ahok, as the governor of DKI Jakarta at that time (DKI Jakarta is mostly inhabited by Muslims). The case of blasphemy committed by Ahok has triggered the resistance of Muslims towards non-Muslim candidates for the regional leader election. This study uses a cross-sectional design conducted by interviewing 1121 Muslim youths who participated in regional head elections in North Sumatra. Multivariate analysis (...) in this study used a logistic regression test with JAPS 16 software. The results of this study indicate that Muslim youth in North Sumatra province have high resistance to non-Muslim candidates for regional heads (governor and mayor). Hifz Al-Din [maintaining religion] (p < 0.001; Exp [β] = 2.505) is seen to affect the resistance of Muslim youth to non-Muslim governor candidates; Hifz Al-Din (p < 0.001; Exp [β] = 2.053) is seen to affect the resistance of Muslim youth to non-Muslim mayoral candidates; Hifz Al-Ummah [developing national integration] (p = 0.001; [β] = 2.194) is seen to have influenced the resistance of Muslim youth to non-Muslim governor candidates; Hifz Al-Ummah (p = 0.011; Exp [β] = 1.800) affects the resistance of Muslim youth to non-Muslim mayoral candidates. Muslim youth have high resistance to non-Muslim leaders when participating in elections. Muslim youth are afraid that prospective non-Muslim leaders will make various policies that will make it difficult for Muslims to carry out various kinds of worship performed by Muslims. CONTRIBUTION: This study is expected to provide information for non-Muslim leader candidates about the fear of Muslim youth against non-Muslim candidates for the regional leader election, especially regarding the policies to carry out worship for Muslims and to maintain the unity of the Ummah. (shrink)

Muslim youths must shun free sexual behaviours. However, these actions are highly prevalent, especially among the Muslim youth. This study aimed to determine the effect of qanun (local regulations based on Islamic law), religiosity and religious education on the sexual activity of Muslim youth. The study used a case-control design carried out in the province of Aceh, which applies the qanun, and in the province of North Sumatra, which does not apply the qanun. Researchers interviewed 552 Muslim youths using the (...) snowball method and disseminating online questionnaires; data were analysed through logistic regression using Jeffeys’s Amazing Statistics Program 16 (JASP) with a confidence interval (CI) of 95%. The results of this study indicated that qanun ( p < 0.001; Exp B = 4.628), always prayed five times every day in the last 3 months ( p = 0.027; Exp B = 1.616), and looking for various information about Islamic topics ( p = 0.01; Exp B = 1.747) is associated with the prevention of sexual activity of Muslim youth. Qanun affected the prevention of sexual activities among youth; these activities were 4628 times higher in areas that do not have qanun for preventing sexual activities in Muslim youth. Muslim youth looking for various information about Islamic topics also affected the prevention of sexual activity among youth – it was 1747 times higher than those who did not seek information about various Islamic topics on preventing sexual activity in Muslim youth. Muslim youth in qanun areas were proven to have a lower sexual activity. Furthermore, Muslim youth with high religiosity (those who pray diligently and look for various information about Islamic topics) were proven to be able to prevent sexual activity. Therefore, it is necessary to increase the religiosity of Muslim youth. Contribution: This article is expected to explain the impact of qanun, religiosity, religious education and the prevention of sexual activity among Muslim youth. This research is expected to be one of the solutions that can be applied to prevent sexual activity in Muslim youth, which is occurring increasingly. (shrink)

The Indonesian Ulema Council (MUI) has issued an illegitimate fatwa against smoking in mosques because it endangers the health of worshippers and interferes with the comfort of worshippers. This study aims to investigate smoking behaviour in mosques and violations of fatwas from ulama and governor regulations. This study follows a cross-sectional design conducted by interviewing 531 Muslims who have prayed in the mosque for the last 14 days and observed the compliance of the mosque in implementing a smoke-free policy in (...) 315 mosques. Frequency distribution and cross-tabulation were carried out using JASP 16 software using cross-tabulation. The results of this study indicate that the implementation of the smoke-free policy for mosques in Medan has been violated many times (57.8%), especially the violation regarding smoking in mosques (32.1%); cigarette butts were still found in the yard of the mosque (44.1%). Violations of the policy of fatwa smoke-free areas occurred in public mosques (61%) and muhammadiyah mosques (46.5%). Smoking behaviour in mosques was seen in the last 2 weeks, namely smoking behaviour carried out by worshippers (57.6%), smoking behaviour carried out by mosque administrators (39.2%), smoking behaviour carried out by community leaders in mosques (19.4%) and smoking behaviour that ulemas carried out in mosques (14.3%). Worshippers must comply with the rules against smoking in mosques because it can endanger the health of other worshippers. Cigarette smoke in the mosque will make other worshippers uncomfortable to worship so that it can damage the solemnity of the congregation to worship in the mosque. Contribution: This study is expected to explain smoking behaviour in mosques, violations of smoking behaviour in mosques that violate the ulama’s fatwa regarding smoking behaviour in mosques and the governor’s regulation on smoking behaviour in mosques. (shrink)

The need for religious moderation in North Sumatra province arises as a result of burning worship [Vihara and Klenteng], exploding bombs and stabbing attempts at churches during worship. This study examines the effect of Islamic education, depression and religiosity on religious moderation in students at state Islamic universities. This study used a cross-sectional design in North Sumatra province with 1125 Muslim students over a period from February 2023 to May 2023. This study used a closed questionnaire involving Islamic education, depression, (...) religiosity and religious moderation using linear regression with 95% CI using JASP version 19. With regard to the notions of depression, religious ideology, religious experiences and religious studies, this research demonstrates that students who have received education in Muslim schools affect religious moderation in students of state Islamic universities. Religious moderation among Islamic students will be improved by providing increased information on religious studies that contain religious moderation.Contribution: This article will provide new information about religious moderation carried out by Muslim students in Islamic universities that are often associated with intolerance, terrorism, fanaticism and religion-based violence. (shrink)

A growing body of evidence suggests that two distinct forms of group alignment are possible: identification and fusion (the former asserts that group and personal identity are distinct, while the latter asserts group and personal identities are functionally equivalent and mutually reinforcing). Among highly fused individuals, group identity taps directly into personal agency and so any attack on the group is perceived as a personal attack and motivates a willingness to fight and possibly even die as a defensive response. As (...) such, identity fusion is relevant in explaining violent extremism, including suicidal terrorist attacks. Identity fusion is theorized to arise as a result from the sharing of personally transformative experiences with other group members, however evidence for this relationship remains limited to date. Here, we present a pre-registered study in which we examine the role of transformativeness and perceived sharedness of group-defining events in generating identity fusion. We find that both of these factors are predictive of identity fusion but that the relationship with transformativeness was more consistent than perceived sharedness across analyses in a sample of Indonesian Muslims. (shrink)

Despite ongoing social progress, criminal acts remain unpredictable, and the rise in various offenses has heightened public concern. Criminality forms a cyclical challenge to legal norms, often creating a sense of permanence. Criminal law must adapt as societies evolve, necessitating continuous legal reform and contextual alignment. Sexual violence, particularly prevalent in Indonesia, profoundly impacts families, communities, workplaces, and educational institutions. A high incidence of Online-Based Sexual Violence (OBSV), harassment, and rape disproportionately affects women. The legal ambiguity surrounding the interpretation of (...) “power relations” and the concept of grooming in sexual violence cases leads to an unclear legal framework, diminishing justice for victims. This study employs a conceptual approach and hermeneutic analysis to clarify these terms, aiming to enhance understanding of how gender inequality and social constructs shape interpretations of power dynamics and grooming in physical sexual harassment cases. By addressing these complexities, the study seeks to advance authentic comprehension of the power imbalances at play in sexual violence incidents. (shrink)

Self-discipline, ethics, character, and philosophy in Hindu poetry; criticism to Bhagavad Gita, Nītīśāstra, Sāra-samuccaya, etc.

Fear of cancer is mostly related to cancer recurrence, metastasis, additional cancer, and diagnostic tests. Its legacy as a lethal disease has raised fear of approaching death. Currently, cancer’s total suffering and the worsening phenomena have raised fear, especially among female patients. Family caregivers (FCGs) who are responsible for the day-to-day cancer care at home need to help the patients deal with this fear frequently. Due to the limited care competencies, they need supportive care from healthcare professionals in cancer fear (...) management. This study aims to assess how types of demanded healthcare information affect the FCG’s role in reducing the fear of female cancer patients. The mindsponge theory was used in conceptual development and interpretation. Bayesian Mindsponge Framework (BMF) analytics were used for statistical analysis on a dataset of 48 spouses (husbands) and 12 other family members in five congested communities of Surabaya, Indonesia. Results showed that among the six types of healthcare information, FCGs with higher demand on cancer-specific information and information on cancer physical needs were more likely to need support in reducing the fear of female cancer patients. Meanwhile, FCGs with a higher demand for information on support services were less likely to need support to reduce cancer patients’ fear. Other types of healthcare information have ambiguous effects on the need for support in reducing cancer-induced fear. This study reveals that the demanded cancer-specific information, e.g., cancer’s prognosis or likely outcome and information on cancer physical needs, need to be met in priority to assist FCG’s role in cancer fear management. (shrink)

Due to technological advances, English as a Foreign Language (EFL) students who previously relied on printed books have switched to digital books. Higher education is, therefore, one of the levels of education currently one of the most heavily touched by digital technologies. This study aims to determine Indonesian students' perceptions regarding using digital books in reading classes. 127 students from a private university in Indonesia took part in this research. This type of research was a mixed-method design that used a (...) five-point Likert Scale survey and semi-structured interviews to improve and support the results of the previous quantitative methods. The conclusion of this study covers students' past experiences, usefulness, preference for digital books vs. printed books, and English learning with digital books. In terms of students’ past experiences, 84% of students have read digital books on computers or tablets, and 92% always use their phones. Moreover, in terms of usefulness, the interviews showed that many participants did not know the highlighting and note-taking features of the digital book. 64% of students prefer digital books, but some interviewees prefer printed books with some justification. In addition, 88% said digital books helped them learn English, especially in reading class, supported by interviews with several participants who said they were better at learning vocabulary from the digital book. (shrink)

This paper is a literature review of Al-Farābi's thoughts on the urgency of the value of moderation in the discourse of sustainable development in Indonesia which is studied through his magnumopus entitled "Madīnah Al-Fāḍilah". By using a descriptive-analytical approach, it is concluded that the value of moderation is the main basis for understanding the role and existence of individuals to actualize a variety of sustainable development through the implementation of the 4 pillars of moderation in Al-Farābi's view, namely unity, deliberation, (...) mutual cooperation, and character. The four pillars of moderation in Al-Farābi's view seek to build the closeness of each individual in social life, in order to discuss solving various problems that hinder the factors of sustainable development. The implementation of the 4 pillars of moderation in Al-Farābi's view can be realized through the existence of a leader as an existence that influences the paradigm and behavior of people in a region. That is, leaders are here to unite people of various groups to realize their role and position in order to optimize the value of moderation as the basis for sustainable development in reality. The final result of this paper is to understand the application of Al-Farābi's value of moderation in welcoming sustainable development in Indonesia. (shrink)

Janne Mattila’s _The Eudaimonist Ethics of al-Farabi and Avicenna_ offers a systematic exploration of how al-Farabi and Avicenna, two prominent figures in classical Islamic philosophy, developed distinct ethical frameworks grounded in the concept of eudaimonia. This book examines how both thinkers navigated classical Greek influences, especially those of Aristotle and Plato, while integrating Islamic philosophical principles to develop unique ethical systems. The work addresses the relative lack of focused scholarship on these philosophers’ ethical thought, emphasizing that their ethics extend beyond (...) a mere synthesis of Greek philosophy into original contributions grounded in psychology, cosmology, and metaphysics. This book is divided into two major sections: happiness and virtue. It first delves into happiness as the final end for human existence, presenting how al-Farabi and Avicenna interpreted Aristotle’s function argument and contemplative pleasure. Mattila argues that for both thinkers, human flourishing lies in intellectual activity, particularly theoretical contemplation, a stance rooted in their metaphysical, cosmological, and psychological views. The second section investigates virtue, focusing on how both philosophers define virtues not just as traits of moderation but as pathways toward intellectual and spiritual perfection. These ethical ideals are explored through a variety of primary sources, many of which also engage with political philosophy, further demonstrating the interdisciplinary nature of their thought. One of the book’s strengths is its reconstruction of ethical theories from fragmented texts, offering new perspectives on al-Farabi and Avicenna’s moral philosophy. The book reveals an interesting tension in their works between the Aristotelian concept of virtue as moderation of bodily passions (_metriopatheia_)—which can also be found in Plato's _Republic_—and the ideal of liberation from bodily passions (_apatheia_), as exemplified in the Stoa and Neoplatonism and prefigured in Plato's _Phaedo_. Mattila convincingly argues that both al-Farabi and Avicenna resolved this tension by positioning intellectual and moral virtues within a framework of philosophical progression. Despite the depth of analysis, the book raises questions about the accessibility and application of such ethical ideals in modern contexts. Some sections might benefit from further elaboration, particularly regarding potential inconsistencies in these thinkers’ views on virtue. However, Mattila succeeds in demonstrating the relevance of the ethical thought of al-Farabi and Avicenna for contemporary discussions on human flourishing, virtue ethics, and the philosophy of happiness. This work is a valuable contribution to the field of Islamic ethics and philosophy, appealing to scholars interested in the intersection of classical Greek philosophy and Islamic thought, as well as those exploring the metaphysical foundations of ethics. By shedding light on lesser-studied dimensions of the intellectual legacies of these two philosophers, the book invites readers to consider the richness and originality of medieval Islamic philosophy. (shrink)

Kebahagiaan adalah tema abadi yang selalu dibicarakan manusia. Banyak filosof yang membicarakan kebahagiaan, dihitung dari zaman Yunani kuno hingga zaman filosof muslim. Al-Farabi, seorang filosof muslim di masa awal, menawarkan pandangan menarik tentang kebahagiaan: Negeri Utama sebagai pondasi meraih kebahagiaan. Kebahagiaan didefinisikan sebagai kebaikan tertinggi yang membuat manusia terlepas dari alam materi dan hidup bersama dengan makhluk non-materi selama-lamanya. Negeri Utama yang diumpamakan dengan sebuah tubuh, memiliki pemimpin yang telah mencapai kesempurnaan manusiawi. Melalui pemimpin itulah, masyarakat Negeri (...) class='Hi'>Utama berusaha secara kolektif membangun negerinya demi mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tulisan ini meneliti literatur yang ada, demi memberikan sebuah pandangan yang baik tentang kebahagiaan perspektif al-Farabi. Diharapkan, tulisan ini bisa menjadi jendela bagi yang lain dalam meneliti tema ini. (shrink)

Abstrak: Dalam artikel ini penulis mengeksplorasi gagasan kota utama yang diajukan oleh Abu Nashr al-Farabi (870-950 M), seorang filsuf Muslim di abad ke-10. Gagasan al-Farabi mengenai kota utama banyak penulis ambil dari karya utamanya yang sangat terkenal, Mabdi r Ahl al-Madinah al-Fdhilah yang secara harafiah berarti “Dasar-dasar Pandangan Warga Kota Utama.” Pandangan al-Farabi dalam karya ini banyak dipengaruhi oleh dua filsuf Yunani, yakni Plato dan Aristoteles. Kota utama adalah kota yang warganya mengerti hakikat kebenaran (teoritis) dan (...) juga memiliki kemampuan bertindak secara moderat (tawassuth) dengan mempertimbangkan tempat, waktu, pelaku dan juga alasan mengapa hal itu perlu dilakukan (phronesis). Keutamaan ini bisa mengantarkan para warganya untuk mencapai kebahagiaan (al-sa’dah). Kebahagiaan adalah tujuan hidup yang paling utama dan paling tinggi bagi manusia. Bagi al-Farabi, dalam upaya mewujudkan kota utama, peran filsuf raja menjadi sangat penting karena dia yang akan mendidik para warga untuk mengerti dan bisa bertindak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Kata-kata Kunci: Kota utama, kebahagiaan, emanasi, neoplatonisme, penyatuan, phronesis. Abstract: In this article I will explore al-Farabi’s idea of virtuous city. Abu Nashr Al-Farabi is a Muslim philosopher who lived in 870 to 950. The idea of virtuous city much refers to his master piece, Mabdi r Ahl al-Madnah al-Fdhilah, which literally means “the principles of the views of citizens in virtuous city.” Al-Farabi’s concept of virtuous city in this book is much influenced by two Greek philosophers, i.e. Plato and Aristoteles. The virtuous city is the city in which the virtuous citizens live. The virtuous citizens are those who understand the nature of truth and have virtuous character (phronesis). This virtue will carry the citizens to happiness (al-sa’ dah). The happiness is the ultimate goal for all human beings. According to al-Farabi, to make virtuous city happen, the role of philosopher-king is very important. He will teach and educate the people to understand the nature of truth and act in accordance with virtuous character. Keywords: Virtuous City, happiness, emanation, Neoplatonism, union, phronesis. (shrink)

Social and legal ethics on conduct of life in relation with karma in Indonesia.

Study on the Daśakumāracarita by Daṇḍin, 7th cent.

Buku relatif kecil F. Budi Hardiman, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarta, di Jakarta, ini merupakan sumbangan penting bagi pustaka berbahasa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan, setahu peninjau buku ini, cara penulis mendekati hal hak-hak asasi manusia dalam pustaka berbahasa Jerman dan Inggris pun masih dicari. Kekhasan buku ini adalah bahwa Budi Hardiman membahas hak-hak asasi manusia dengan mendiskusikan enam kontroversi paling utama di sekitarnya, yaitu (1) kritik Hannah Arendt terhadap klaim universalitas hak-hak asasi manusia dari sudut republikanisme; (...) (2) polemik dari sudut teologi Islam; (3) tantangan dari sudut multikulturalisme; (4) hak-hak asasi manusia berhadapan dengan nilai-nilai Asia; (5) tuntutan agar deklarasi hak-hak asasi manusia dilengkapi oleh daftar kewajiban-kewajiban asasi; dan (6) pertanyaan mengapa dalam budaya-budaya Indonesia “peradaban hak-hak asasi manusia sulit terwujud.” Diskursus ini bukan hanya memiliki relevansi teoretis tinggi, tetapi juga langsung relevan di Indonesia. Budi Hardiman bertolak dari tesis “bahwa ide, motif atau pun intensi dasar yg mendorong praksis hak-hak asasi manusia adalah ’tuntutan universal’ untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman negatif dalam modernitas” (hlm. 18). Tesis ini langsung mengoreksi sebuah salah paham serius yang juga merancukan debat dalam BPUPKI pada Juli 1945: Bahwa hak-hak asasi manusia merupakan produk khas liberalisme untuk mengamankan kebebasan maksimal individu terhadap komunitas; jadi bahwa hak-hak asasi manusia merupakan wahana individualisme dan ekspresi sikap egois di mana individu seakan-akan hanya mau menjamin hak-haknya sendiri. Tetapi bukan itulah maksud inti hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia merupakan jawaban terhadap kondisi terancam dan terhina manusia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa modernitas. Hak-hak asasi manusia mau menjamin keutuhan mereka yang tidak berdaya untuk membela diri sendiri. Karena itu, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi bukti dan tolok ukur tanggung jawab sosial dalam suatu masyarakat................. Faktor kelima adalah agama. Agama sebenarnya memiliki “intuisi kemanusian yang melampaui suku-suku dan bangsa” (hlm. 141), akan tetapi agama bisa juga membatasi intuisi itu pada warganya sendiri. Maka unsur kunci dalam tantangan hak-hak asasi manusia bagi teologi Islam yang dibahas dalam bab 2 adalah perluasan dari perspektif yang terbatas pada umatnya sendiri ke perspektif “manusia qua manusia” (hlm. 54). Makin wawasan dibatasi pada syariah, loncatan itu kelihatan sulit. Tetapi loncatan itu harus berani dilakukan agar kesulitan Islami dengan beberapa hak asasi manusia, misalnya hak pergantian agama atau larangan terhadap hukuman kejam, dapat diatasi. Tantangan multikulturalisme: menjadi pertanyaan bagaimana kalau terjadi pertentangan antara kekhasan suatu budaya, biasanya budaya minoritas, dengan tuntutan hak asasi manusia dibahas dalam bab 3. Buku Budi Hardiman ini perlu dibaca oleh semua yang prihatin dengan diskursus hak-hak asasi manusia di negara kita yang tetap masih klise dan sering kurang bermutu. Penegasan inti penulis, bahwa tujuan dan fungsi jaminan hak asasi manusia adalah perlindungan bagi mereka yang menderita, miskin dan tereksploitasi harus terus-menerus diangkat. Alih-alih jalan ke egoisme dan individualisme hak-hak asasi manusia merupakan bukti solidaritas suatu masyarakat dengan warga-warganya yang paling lemah. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hakikat dari heriditas, lingkungan, kebebasan berkehendak, dan hidayah Tuhan dalam membentuk kepribadian manusia. Pada penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu penelitian menganalisis literatur tertulis berupa buku dan jurnal ilmiah sebagai sumber utama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat heriditas dan lingkungan dalam pembentukan kepribadian manusia berperan vital, dan juga kebebasan dalam artian, manusia tidak bisa didikte, jika manusia itu didikte maka hal itu sudah dikatakan tidak bebas lagi. Hal yang sama-sama diketahui adalah (...) hanya manusia yang memiliki kebebasan yang lebih dari makhluk hidup lainnya, sehingga hal ini tentu akan berdampak pada kepribadian manusia. Heriditas dan lingkungan yang baik boleh jadi terkalahkan dengan kehendak bebas manusia, sehingga bukan kepribadian baik yang tercipta, namun kepribadian yang buruk, begitu pula sebaliknya atas asas dari kebebasan dalam berkehendak manusia. Akan tetapi, dari ketiga faktor ini dibingkai atau dapat dikatakan terikat pada hidayah dari Tuhan, dan bahkan tak khayal bahwa hidayah Tuhan ini yang akan menentukan kepribadian dari manusia itu sendiri. Kemudian, dari faktor pembentukan kepribadian manusia yakni heriditas dan lingkungan sudah diakui di dalam Islam, namun kedua faktor tersebut tidak berjalan begitu saja selayaknya benda yang jatuh dari atas pohon tanpa ada hambatan ataupun gangguan, melainkan dalam pembentukan kepribadian manusia adakalanya kedua faktor tersebut tidak berkerja secara signifikan. Artinya, selain dua faktor tersebut yang sudah diakui di dalam Islam, maka ketika kedua faktor itu tidak berperan, artinya ada faktor lain yang bisa dikatakan cukup penting dalam membentuk kepribadian manusia itu sendiri, yaitu hidayah Tuhan. (shrink)

Budaya massa, dalam pengertian sederhana adalah “karya kreatif yang dimassalkan, yang diproduksi secara masif, yang ditunjang teknologi dan industri tinggi [...] termasuk model pakaian, fashion, film, televisi, musik pop, lifestyle atau gaya hidup” (hlm. xiii-xiv). Agama, atau lebih tepatnya “tafsir atas agama, atau tafsir atas ajaran agama” (hlm. xiv) dapat menjadi tema karya kreatif itu. Contohnya, terutama, sinetron-sinetron religi bernuansa Islami yang sekarang ini semakin banyak tampil pada layar televisi, tanpa menunggu bulan istimewa Ramadhan. Selain itu, agama juga dapat menjadi (...) sensor untuk menentukan karya kreatif yang pantas dimassalkan lewat media elektronik maupun media cetak. sense yang digunakan oleh para penyensor adalah moral dan ajaran agama, yang dalam keyakinan mereka harus dijaga. Para penyensor ini bukan hanya lembaga sensor, melainkan juga kelompok- kelompok yang menyebut diri pembela agama tertentu. Lembaga sensor menyampaikan larangan; kelompok-kelompok ini menyerukan protes. Mengemban misi menjaga moral dan ajaran agama, para penyensor dan pemrotes lebih sering mengajukan argumen sensor yang tidak masuk akal (doesn’t make sense) alias “ajaib” (hlm. 163) dan konyol. Lebih ajaib dan konyol, mereka, yang mengaku menjunjung agama dan moral, tidak punya sense mengenai ketidakadilan, khususnya yang dialami wanita. Produk budaya massa yang menciptakan image negatif wanita dibiarkan menjejali benak masyarakat. Wanita harus dikendalikan sebab ia binal, nakal—dengan cara diambil hak atas tubuhnya, dibung- kam suaranya, dipermalukan di hadapan publik, dan kalau perlu dira- jam oleh massa, yang adalah laki-laki dan (sama-sama) wanita. Ketidakadilan terhadap wanita, yang dipublikasikan oleh budaya massa dan ajaran agama menjadi sorotan utama Veven Sp. Wardhana di dalam buku ini. Dipublikasikan di sini berarti ditampilkan di ruang publik supaya diterima sebagai sesuatu yang wajar dan sewajarnya oleh masyarakat. Perempuan: seksualitas, sunat, syahwat; Puanografi: Yang Bukan Perempuan (Tak) Ambil Bagian; Televisi dan Fashionista atawa Perempuan Nista; Perempuan di Layar Televisi: Dari Losmen sampai sinema Relijius; dan Catatan sipil, Media Hiburan, dan Fatwa Haram adalah lima judul yang paling sarat dengan gugatan Wardhana atas perlakuan tidak adil terhadap wanita di negeri ini.................. Pembaca perlu mengingat bahwa buku ini merupakan kumpulan delapan belas tulisan Wardhana dari berbagai waktu dan ruang publi- kasi. Oleh sebab itu, ada beberapa pembahasan dan contoh kasus yang muncul berulang-ulang, antara lain, mengenai sensor film Yang Muda Yang Bercinta (1977) karya Sjuman Djaya dan isu perkawinan Bambang- Halimah. Dengan demikian, kedelapan belas judul pada buku tidak merepresentasikan sebuah rangkaian pemikiran yang sistematik. Na- mun, hal ini tidak mengurangi nilai karya Wardhana, tidak pula menum- pulkan kritiknya terhadap keempat penguasa ruang publik: budaya massa, agama, kapitalisme, dan politik. Akhirnya, menyajikan karyanya kepada masyarakat, Wardhana mengajak setiap warga negara ini untuk bersikap kritis terhadap karya- karya kreatif yang dipublikasikan lewat media cetak dan media elek- tronik. Masyarakat tidak perlu menunggu pemerintah dan para kreator budaya massa mengubah haluan dari pembodohan ke pencerdasan. Masyarakat sendiri harus mampu menghentikan proses pembodohan dengan menyeleksi bacaan dan tontonan yang mereka sajikan, dan me- milih hanya yang mencerdaskan dirinya. (Yap Fu Lan, Program studi Ilmu Pendidikan Teologi, FKIP, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta). (shrink)

Abstrak: Kapitalisme kontemporer dicirikan oleh beberapa transformasi makro-struktural, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu dari transformasi paling drastis terjadi di dalam aktivitas kerja. Sebagai aktivitas utama yang mendorong akumulasi modal, dunia kerja hari ini ditandai oleh hegemoni kerja imaterial. Artikel ini menyajikan pikiran dan gagasan dari Autonomia, sebuah “aliran pemikiran” kontemporer dari Italia yang merenungkan sifat dan karakter dari jenis kerja “baru” tersebut. Para pemikir Autonomia berargumen bahwa hegemoni kerja imaterial memberikan tantangan dan peluang baru dalam (...) tatanan kapitalisme. Sementara pekerja imaterial rentan untuk dieksploitasi oleh pihak kapitalis, mereka juga dapat membebaskan dirinya dari penindasan kapitalis. Hal ini dimungkinkan karena kerja imaterial memuat karakteristik khusus dalam kaitannya dengan modal. Emansipasi dari relasi kapitalis dapat terjadi apabila pekerja imaterial, bersama dengan korban kapitalisme lainnya, bersatu sebagai jaringan jamak dan melakukan dua strategi perlawanan: penolakan kerja dan eksodus. Kata-kata Kunci: Kerja imaterial, Autonomia, kapitalisme, jaringan jamak, penolakan kerja, eksodus. Abstract: Contemporary capitalism is characterized by some macro structural transformations, along with the advancement of information and communication technologies. One of the most drastic transformations occurs in the nature of labor. As the main activity which drives the accumulation of capital, today’s labor world is marked by the hegemony of immaterial labor. This article presents thoughts and ideas of Autonomia, a contemporary “school of thought” originating from Italy which has a distinctive view on traits and characters of this “new” kind of labor. Autonomia thinkers argue that the hegemony of immaterial labor poses new challenges and opportunities within capitalist order. While immaterial laborers are prone to be exploited by capitalists, they also can liberate themselves from the capitalist oppression. It is because immaterial labor embodies special characteristics in its relation to capital. The emancipation from capitalist relations can happen if immaterial laborers, together with other capitalism’s victims, unite as a multitude and enforce two resistance strategies, namely, refusal of work and exodus. Keywords: Immaterial labor, Autonomia, capitalism, multitude, refusal of work, exodus. (shrink)

Anarchism, almost everyone when they hear the word in general must interpret it as a negative thing. Today anarchy is always interpreted as an act that smells of destructiveness, chaos, irregularity, freedom and even rebellion. Historically anarchy meant as a political theory aimed at creating anarchy or the absence of a master, without a ruling king. This research is library research, which seeks to examine the thinking of Emma Goldman, especially in the idea of Anarcho-feminism. The primary source of the (...) study was Emma Goldman's book 'Anarchism & The Other Essay', published in 1910 by Mother Earth Publishing, New York which was translated by Bima Satria Putra as 'This Is Not My Revolution: A Collection of Anarcho-Feminism Essays' and emma Goldman's other books. Secondary data of this study is taken from various references such as books, journals, and articles relevant to this study. Primary data and secondary data are researched by descriptive methods, methods of understanding and interpretation. (shrink)

Islam politik sejak peristiwa 11 September 2001 telah menjadi trend dalam wacana Islam kontemporer dan menjadi tema utama dalam ruang-ruang diskusi baik formal maupun informal. Tumpukan wacana Islam politik menyebabkan minimnya pemahaman atas historisitas yang panjang dari islamisme. Padahal dalam historisitas tersebut akan terlihat bahwa banyak pemikir-pemikir Muslim, selain Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan seterusnya, yang memikirkan tentang Islam politik. Salah satunya adalah Tan Malaka. Artikel ini mengkaji pemikiran Tan Malaka dalam konteks Islam politik. Penelitian ini menggunakan (...) metode penelitian filsafat dengan teknik studi historis-faktual tokoh yang berfokus pada pemikiran salah seorang filsuf atau tokoh, baik pada topik tertentu dalam karyanya, maupun dalam seluruh karyanya. Di samping itu juga digunakan konsep eksternalisasi sebagai pendekatan analisis. Hasilnya adalah bahwa Tan Malaka memikirkan Islam Politik dalam konteks gerakan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan gerakan mempersatukan umat muslim di seluruh dunia untuk perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme. Namun untuk mempersatukan umat Muslim diperlukan penyelesaian terhadap problem mistik dominasi kapitalisme. Tan Malaka mengatakan bahwa jika ingin mempersatukan umat muslim di dunia, maka harus melawan kapital dunia. (shrink)

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah menginterpretasi dan mengafirmasi bahwa Ada (das Sein) dalam “pertanyaan tentang Ada” (die Seinsfrage) dalam pemikiran Heidegger adalah univok sebagaimana konsep Ada itu univok dalam pemikiran Duns Scotus. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang menuntun artikel ini adalah, bagaimana dapat ditunjukkan hubungan antara konsep Ada itu univok antara Dun Scotus dan Heidegger? Untuk memahami dengan baik tema ini, kita akan mengulasnya dalam empat bagian. Pertama, kita akan berkonsentrasi pada pengertian konsep ekuivok, analog, univok. Kedua, (...) kita fokus pada konsep analogi dan univok dalam pemahaman Abad Pertengahan. Bagaimana Duns Scotus memahami Ada itu univok akan dijelaskan pada bagian ketiga. Kemudian, kita akan mengelaborasi sebuah penafsiran Ada itu univok dalam pemi- kiran Heidegger pada bagian keempat. Pada akhirnya, konsep Ada itu univok dalam pemikian Heidegger terletak pada konsepnya tentang waktu. Kata-kata kunci: Ekuivok, analog, univok, metafisika, Ada, Dasein, In- nerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ekstasis, transendental. Abstract: The scope of this article is to interpret and affirm that Being (das Sein) in Heidegger’s “question of Being” (die Seinsfrage) is similarly univocal to Duns Scotus’ concept of the univocity of Being. Therefore, the central question which guides this article is, how can it point to the relationship between Duns Scotus and Heidegger in regards to the concept of the univocity of Being? To understand well this theme, we will explain it in four parts. First, we concentrate on the definitions of equivocity, analogy and univocity. Second, we focus on the concepts of analogy and univocity in the Middle Ages. How Duns Scotus understands the univocity of Being will be pointed out in third part. After that, we will elaborate an interpretation of the univocity of Being in Heidegger’s thought in fourth part. In the end, concept of the univocity of Being in Heidegger’s thought is put in his concept of time. Keywords: Equivocity, analogy and univocity, metaphysics, Being, Dasein, Innerzeitigkeit, Zeitlichkeit, ecstatic, transcendence. (shrink)

AM Hendropriyono 2021, Filsafat Intelijen. Sebuah Esai ke Arah Landasan Berpikir, Strategi, serta Refleksi Kasus-kasus Aktual, Jakarta: PT Hedropriyono Strategic Consulting. Bagi seorang "filosof emeritus" ("filosof afkiran") seperti penulis buku Hendropriyono menarik karena menjadi kelihatan bagaimana seorang 0tokoh yang profesinya jauh dari filsafat dapat memanfaatkan pendekatan filosofis. Yang dimaksud Hendropriyono dengan "filsafat Intelijens" memang bukan filsafat seperti filsafat moral atau filsafat politik atau filsafat manusia. Melainkan filsafat sebagai cara seorang tokoh inteligens Indonesia menjalankan tugasnya, mengumpulkan pengetahuan tentang ancaman-ancaman tersembunyi yang (...) dihadapi suatu negara, dalam kasus ini, Indonesia. Dalam definisi Hendropriyono: "Filsafat intelijen memahami keamanan sebagai suatu kebebasan dari bahaya yang mengancam personal, informasi, komunikasi, pernaskahan fisik dan non-fisik serta lingkungan hidup manusia" h. 103). Hendropriyono memperlihatkan bagaimana ketajaman filosofis dapat membantu melihat realitas dari pelbagai segi, menghindar misalnya dari tiga sikap keliru klasik yang sudah diangkat oleh para filosof Yunani, sofisme, paralogisme dan sikap echolalian (h. 56), sadar akan perangkap logical fallacies seperti argumentasi ad hominem, sikap latah (bandwagon), kesimpulan yang tergesa-gesa (hasty generalization), menganggap A disebabkan B hanya karena terjadi sesudah B (post hoc, bukan propter hoc), dikotomi keliru, circular reasoning dan membiarkan diri dibawa sesat karena mengikuti suatu red herring (h. 133 s.). Pendekatan filosofis akan membuat was-was terhadap "pemikrian konspirasi", informasi top-down dan hoaks. Dalam bukunya Hendropriyono membawa pendekatan filosofis itu pada kejadian-kejadian di dekade-dekade terakhir. Msalnya Arab spring dengan pergolakan-pergolakan luar biasa yang mengikutinya: Mesir dengan semangat demokrasi yang justru membawa Ikhwanul Muslimen ke puncak kekuasaan, hanya untuk kemudian digulingkan oleh Jendral Siwi dengan dukungan Al Azhar dan Gereja Koptik. Kekacauan luar biasa di Siria dan Irak di mana Amerika Serikat mendukung gerakan demokratis dengan harapan bisa menggulingkan diktator Bashar al-Assad, hanya untuk akhirnya malah menjadi pendukung ISIS - yang menyingkirkan gerakan demokratis - karena Assad didukung oleh Rusia dan Iran. Sebelumnya Amerika Serikat juga dengan logika kepentingannya membuat kacau Haiti: Sesudah Amerika mendukung Jean-Bertrand Aristide, presiden pertama Haiti yang dipilih secara demokratis, yang menggantikan diktator "Baby Doc" Duvalier, tetapi karena Aristide dianggap terlalu kiri, Amerika mendukung penggulingannya; sampai sekarang Haiti kacau. Dan ada contoh logical dan political fallacies lain yang dianalisa, misalnya perang proxy di Afganistan. Tentu Hendropriyono juga memakai pendekatan filsafat untuk melihat pekembangan di Indonesia. Amendemen UUD 1946 pasca reformasi, masalah Papua, gejala populisme, keberhasilan deradikalisasi seperti misalnya terwujud dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sama dengan alm. Romo Nikolaus Drijarkara Hendropriyono menunjukkan bahwa "Sila Pancasila yang Ke II, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan landasan bagi implementasi seluruh sila-sila dalam Pancasila" (142). Tentu ada juga beberapa kesalahan. Perang Napoleon tentu berlangsung di abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 (h. 29), Hitler berkuasa di Jerman tahun 1933 (h. 38), demonstrasi dua Desember (212) terjadi di tahun 2017, bukan 2016 (56), dan PD II bukannya diadakan untuk menjatuhkan Hitler, melainkan yang memulainya memang Hitler (146). Buku ini sekaligus membuat pembaca paham bagaimana Hendropriyono melihat realitas politik, baik di Indonesia maupuan situasi internasional. Ia bermaksud menunjukkan bagaimana "kacamata" filsafat membantu untuk memahami apa yang terjadi dalam dimensi politik, dimensi utama yang mau dilindungi dari kejahatan oleh aparat inteligence. Suatu buku yang cukup khas. Franz Magnis-Suseno. (shrink)

Alasdair MacIntyre is considered one of the most prominent moral philosophers in the contemporary period. Nevertheless, some authors criticize his views on practical rationality as being relativistic. Though there have been authors who have defended MacIntyre through various arguments, none of these authors has referred to one of his later works, namely, Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (DRA) for addressing the relativist challenge. The paper aims to fill this lacuna. Thus, the principal question to which the (...) paper responds is: Can the views discussed in DRA contribute toward addressing the relativist challenge raised against MacIntyre? Accordingly, through various arguments, the paper demonstrates that MacIntyre’s views on animal rationality, vulnerability, and dependence as well as those concerning the virtues of care and misericordia as discussed in DRA contribute their mite toward addressing the relativist challenge raised against him. Abstrak Alasdair MacIntyre merupakan salah satu pakar filsafat moral terkemuka di era kontemporer. Namun, beberapa pemikir menuduh konsepnya tentang rasionalitas praktis bersifat relativistis. Meski banyak penulis lain telah berusaha membela posisi MacIntyre, tidak satu pun dari mereka mendasarkan diri pada karya MacIntyre yang lebih mutakhir, y.i. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues (DRA). Makalah ini berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka, pertanyaan utama tulisan ini ialah apakah gagasan-gagasan yang dikembangkan MacIntyre di dalam DRA dapat dipakai untuk menghadapi tuduhan relativisme terhadapnya. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa konsep-konsep yang dikemukakan di dalam DRA, seperti “rasionalitas hewani” (animal rationality), kerapuhan, ketergantungan, kepedulian, dan belarasa (misericordia) dapat dipergunakan untuk menangkis tuduhan bahwa MacIntyre jatuh kedalam relativisme. Kata-kata Kunci: Alasdair MacIntyre, rasionalitas praktis, relativismemoral, rasionalitas hewani, kerapuhan, kepedulian. (shrink)

Abstrak: Paper ini berbicara mengenai parrhesia, salah satu dari sekian banyak istilah teknis utama dari Michel Foucault. Parrhesia merupakan seminar terakhir yang didiskusikan Foucault di Universitas Calofornia di Berkeley, USA, di bawah judul: ‘Discourse on Truth: The Problemati- zation of Parrhesia.’ Seri seminar ini dan seksualitas sebagaimana didiskusikan dalam History of Sexuality vol. 2 dan 3, berikut semua bahan kuliah dan interviu selama dua tahun terakhir sebelum kematiannya, dilihat sebagai puncak dari tiga jurus berpikir Foucault, terutama dalam hal ini (...) jurus subyektivitas dan etika. Di sini terlihat, bagaimana manusia menyadari diri sebagai subjek bagi dirinya sendiri atau menjadi subjek etika. Ini berarti bahwa individu, berdasarkan kebebasan dan kema- tangannya, secara praktis mampu berhubungan dengan dirinya sendiri (rapport a soi). Dengan itu, ia dapat disebut sebagai parrhesiast, yang tidak hanya menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tetapi juga mampu menyampaikan kebenaran kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, supaya bisa disebut sebagai parrhesiast, seorang individu harus memper- lihatkan dalam dirinya suatu hubungan erat antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia perbuat. Teori dan praktek selalu harus berjalan beriringan. Seseorang boleh berbicara secara meyakinkan, namun ia juga harus bertindak dan berlaku benar dan baik. Kata-kata kunci: Foucault, parrhesia, intelektual, subyek, etika. Abstract: The paper presents one of Foucault’s many pregnant technical terms called πάρήσίά (parrhesia). Parrhesia is the main topic of his last seminar delivered at the University of California in Berkeley, USA, entitled “Discourse on Truth: The Problematization of Parrhesia.” These series of seminar and the issue of sexuality as discussed in his History of Sexuality vol. 2 and 3, added with all his lectures and interviews during the last two years before his death, are seen as the peak of his three axes of thought, namely the axis of subjectivity and ethics. There, we see how humanbeing is aware of him/her self as subject of him/her own self or of being the subject of ethics. This means that the invididual, based on his freedom and maturity, is practically able to relate with him/her self (rapport a soi). He is then to be called the parrhesiast, who not only tells the truth to other people, but also be able to tell the truth to him/her self. In other words, in order to be a parrhesiast, an individual should show in his/her life a correspondence between what he/she speaks and what he/she does. Theory and practice should go hand in hand. One can speak convincingly, yet is also to behave well. Keywords: Foucault, parrhesia, intellectual, subject, ethics. (shrink)